Produktivitas

Kebutuhan Meroket saat PPKM Darurat

 

Kebutuhan Meroket saat PPKM Darurat – PPKM Darurat diterapkan pemerintah Jawa – Bali Mulai tanggal 3 hingga 20 Juli karena meroketnya angka kasus harian Covid-19, yang membuat fasilitas kesehatan sangat tertekan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu, semua kebutuhan menjadi meroket tajam. Bahkan transaksi penjualan daring lewat e-commerce pun meningkat selama pandemi, termasuk pada PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3 Juli lalu.

Selain kesehatan, kategori lain yang juga mengalami kenaikan terbesar adalah makanan dan minuman, buku, perawatan tubuh, dan gaming. Kenaikan harga yang mencapai 50 persen ini meresahkan warga. Apalagi, kenaikan harga terjadi saat pemberlakuan PPKM Darurat. Mestinya kenaikan harga tidak perlu terjadi di tengah masyarakat sedang mengalami masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah semestinya bisa mencegah kenaikan harga kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat luas. Berbagai kenaikan ini didorong oleh kondisi pandemi yang telah membuat digitalisasi dan teknologi bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi berkembang pesat menjadi sebuah kebutuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa dikatakan ini adalah layanan-layanan yang akan membuka mata rantai tersendiri dalam ekonomi digital kita.

Kebutuhan Pangan Meningkat

Dikarenakan adanya PPKM Darurat, maka kebutuhan pangan menjadi meningkat, seharusnya ada bantuan dan solusi terhadap tersedianya akses pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena pembatasan transportasi dan kegiatan ekonomi akan mengganggu sistem pangan yang berjalan terutama terkait kelancaran distribusi dan pasokan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen di seluruh wilayah Jawa Bali.

Dan seharusnya pemerintah menjamin sektor pertanian tetap berjalan dengan aman dan lancar selama PPKM Darurat Jawa Bali demi terjaminnya kecukupan pangan masyarakat. Walaupun sektor pertanian sebagai sektor yang paling tangguh selama masa pandemi namun bukan berarti tidak terdampak. Maka kebijakan PPKM Darurat ini harus tegas memberikan jaminan proses produksi dan distribusi produk pertaninan dapat berjalan lancar.

Ambil Kebijakan Inovatif

Pada kebutuhan meroket saat pemerintah harus lebih invatif dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan kegiatan agribisnis yang sesuai dengan dinamika perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemi ini. Sehingga diharapkan PPKM Darurat ini tidak mengganggu proses produksi, pengolahan, transportasi dan distribusi logistik pangan.

Agar menjadikan sektor pertanian, peternakan, perikanan, sebagai pemberdayaan ekonomi terus tumbuh. Jadikanlah sektor pertanian ini sebagai sektor andalan dalam menyerap tenaga kerja demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada masa pandemi ini. Sehingga diharapkan PPKM Darurat ini tidak mengganggu proses produksi, pengolahan, transportasi dan distribusi logistik pangan.

Pemerintah juga memberikan penguatan pada petani dan nelayan untuk peningkatan nilai jual produk dengan pendekatan pemasaran digital agar masyarakat dapat mengakses produk tersebut untuk kebutuhan sehari-hari selama pelaksanaan PPKM Darurat. Hal ini penting dilakukan agar model perdagangan dan transaksi sektor pertanian dapat menguntungkan petani dan nelayan demi meningkatkan kesejahteraan mereka.  


Berikan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *