{"id":6583,"date":"2024-12-23T08:00:00","date_gmt":"2024-12-23T01:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mebiso.com\/wiki\/?p=6583"},"modified":"2026-02-24T10:42:43","modified_gmt":"2026-02-24T03:42:43","slug":"dasar-hukum-hak-merek","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mebiso.com\/wiki\/dasar-hukum-hak-merek\/","title":{"rendered":"Ketahui Dasar Hukum Hak Merek Berikut"},"content":{"rendered":"\n

Setiap aturan yang ada di Indonesia tentu memiliki dasar hukum. Termasuk hak merek. Ada aturan atau dasar hukum hak merek <\/strong>yang sudah berlaku sejak sekitar tahun 1992 yang mengatur mengenai merek di Indonesia. <\/p>\n\n\n\n

Dasar hukum merek\u200b yang berlaku di Indonesia adalah UU. No.20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. <\/p>\n\n\n\n

Penggunaan dasar hukum tersebut merupakan yang paling baru setelah menggantikan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengenai Merek. <\/p>\n\n\n\n

Sebelumnya juga sudah ada UU No.14 Tahun 1997 yang menggantikan UU No. 19 tahun 1992 mengenai merek. <\/p>\n\n\n\n

Mari simak lebih lanjut untuk tahu dasar hukumnya. <\/p>\n\n\n\n

Apa Itu Dasar Hukum? <\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Sebelum membahas lebih lanjut soal UU yang mengatur soal merek<\/a>, sebaiknya paham dulu tentang dasar hukum itu sendiri. Jadi, apa itu dasar hukum?\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Dasar hukum sendiri merupakan landasan maupun payung hukum yang di dalamnya berupa regulasi, aturan, undang-undang, maupun kebijakan yang fungsinya menjadi rujukan untuk mengambil keputusan. <\/p>\n\n\n\n

Hukum dasar ini menjadi aturan dasar dan jadi landasan atas berlakunya hukum di Indonesia. Selain itu, juga menjadi aturan dasar atas peraturan, perundang-undangan pada suatu negara. <\/p>\n\n\n\n

Jadi, jika membahas soal dasar hukum hak merek, maka itu adalah aturan dasar yang mengatur dan menjadi dasar pengambilan keputusan segala hal yang berkaitan dengan hak atas merek. <\/p>\n\n\n\n

Dasar Hukum Perlindungan Merek<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Adanya dasar hukum akan membantu kamu dalam memahami berbagai hal mulai dari cakupan merek, pengajuan pendaftaran merek<\/a>, permohonan pendaftaran, jangka waktu, sampai dengan regulasi mengenai lisensi.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Lebih lengkap, mari bahas UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini dengan sedikit interpretasi (bukan teks asli dasar hukum): <\/p>\n\n\n\n

1. Cakupan Merek<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Dalam UU yang dapat sebutan sebagai \u2018UU Merek\u2019 ada penjelasan mengenai cakupan merek. <\/p>\n\n\n\n

Merek merupakan tanda atas suatu produk seperti nama, gambar, kata, huruf, susunan warna, angka, maupun kombinasi dari berbagai unsur tersebut. <\/p>\n\n\n\n

Selain itu, unsur-unsur yang ada kemudian punya daya pembeda atau yang membedakan produk\/layanan merek lain. <\/p>\n\n\n\n

Biasanya merek ini terpakai dalam data kegiatan perdagangan barang maupun jasa. <\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan Pasal 1 ini pula, hukum yang ada di Indonesia punya dua macam perbedaan merek yaitu Merek Merek Tradisional dan Merek Non-Tradisional. <\/p>\n\n\n\n

2. Pengajuan Pendaftaran<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Kemudian, UU Merek juga membahas soal pengajuan pendaftaran. Dari teks hukumnya, UU merek mengadopsi \u2018first-to-file<\/a>\u2019.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Prinsip ini menjelaskan tentang siapa saja yang pertama kali mendaftarkan merek, maka ialah yang berhak atas merek tersebut. Baik untuk ia gunakan sendiri atau untuk memberi izin pemakaian mereknya oleh orang lain. <\/p>\n\n\n\n

Jadi, setiap individu, organisasi, atau bahkan perusahaan sekalipun harus segera mendaftarkan merek sebelum ada pihak lain yang mendaftarkannya. <\/p>\n\n\n\n

Selain itu, dasar hukum hak merek <\/strong>ini pun mengatur bahwa pendaftaran merek yang kamu ajukan harus dengan itikad baik. <\/p>\n\n\n\n

Kemudian di Pasal 21 UU Merek menampilkan aturan kalau permohonan akan tertolak jika mengajukan dengan itikad tidak baik. <\/p>\n\n\n\n

Memang, ini ada dalam pemeriksaan substantif dan tidak ada ukuran mengenai iktikad. Namun, untungnya sudah ada tools Mebiso yang bisa memprediksi keberhasilan permohonan pendaftaran merek kamu. <\/p>\n\n\n\n

3. Permohonan Pendaftaran & Dokumen yang Dibutuhkan<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Selanjutnya, UU perlindungan hukum merek\u200b juga menyangkut soal permohonan dan dokumen-dokumen yang harus kamu siapkan ketika ingin mendaftar.<\/p>\n\n\n\n

Namun, sebelum itu kamu harus melakukan penelusuran merek. Tujuannya agar tahu apakah ada merek lain yang mirip dan telah terdaftar di DJKI atau belum. Jika penelusurannya sudah terbukti aman, maka pendaratan boleh kamu lanjutkan. <\/p>\n\n\n\n

Saat akan mendaftar, menurut dasar hukum hak merek, terdapat syarat-syarat tertentu seperti: <\/p>\n\n\n\n