UU Hak Cipta AI: Regulasi Baru di Era Kecerdasan Buatan

Memang sudah waktunya, UU hak cipta AI untuk dikaji dengan semestinya. Ya, di era kecerdasan buatan yang kian masif ini, sebuah karya sudah begitu gampangnya dibuat oleh AI. Cukup mengetik beberapa kata atau kalimat, sebuah karya epik sudah bisa tercipta.

Ini membuktikan jika perkembangan teknologi AI telah mengubah cara manusia mencipta. Kini, peran mesin tak hanya sebatas sebagai alat bantu, tetapi juga bisa digunakan pelaku aktif dalam proses kreatif.

Namun, apakah karya yang dihasilkan AI memiliki perlindungan hukum yang setara dengan karya manusia? Nah, agar tahu jawabannya, mari bedah secara rinci terkait nasib UU hak cipta AI dalam beberapa pembahasan lengkap berikut ini.

Konteks Global terkait Regulasi Hak Cipta AI

UU Hak Cipta AI merujuk pada peraturan hukum yang mengatur perlindungan karya cipta yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan. Nah, ternyata tiap negara memiliki pandangan berbeda terkait wacana pengesahan hak cipta dari konten AI.

Dari Amerika hingga Indonesia, berikut pandangan mereka terkait regulasi karya cipta dari AI:

1. Amerika Serikat

Di Amerika, otoritas terkait menolak permintaan perlindungan hak cipta untuk karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI. Mereka hanya memberikan perlindungan jika karya tersebut memiliki campur tangan kreatif manusia. Pendekatan ini tentu menyulitkan karya yang sepenuhnya dihasilkan AI untuk dilindungi secara hukum.

2. Uni Eropa

UE mengadopsi pendekatan yang lebih struktural melalui AI Act dan pembaruan dalam copyright directive. Mereka menekankan pentingnya transparansi penggunaan AI dalam pembuatan sebuah karya. Kendati demikian, mereka memberi ruang untuk perlindungan atas data pelatihan yang digunakan oleh AI.

3. Jepang

Negeri Sakura dikenal cukup fleksibel dengan regulasi terkait karya AI. Mereka memperbolehkan penggunaan data terproteksi untuk pelatihan AI dalam batasan tertentu, demi mendorong inovasi. Kendati begitu, isu kepemilikan hasil karya kecerdasan buatan masih jadi perdebatan.

4. Australia

Australia tengah mengkaji ulang yang berkaitan dengan undang-undang hak cipta AI agar sesuai dengan era digital saat ini. Mereka mulai membuka konsultasi publik terkait AI dan perlindungan kekayaan intelektual. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang kosong dalam perlindungan karya berbasis AI yang butuh penyempurnaan hukum.

5. Indonesia

Terkait regulasi hak cipta AI Indonesia 2025, pemerintah mulai memasukkan klausul yang relevan untuk menanggapi tren global. Namun, kebijakan masih bersifat umum dan perlu banyak penyesuaian agar bisa mengatasi kompleksitas fenomena ini.

Beberapa kajian penting yang dikaji ialah terkait kepemilikan karya, hak ekonomi, hingga transparansi penggunaan model AI. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia harus menyiapkan regulasi lebih adaptif tanpa menghambat kreativitas teknologi.

Tantangan Implementasi UU Hak Cipta AI

Nah, di atas sudah dijelaskan wacana terkait UU hak cipta AI dari beberapa negara yang setiap dari mereka punya dilemanya sendiri. Beberapa hal yang membuat ragu terkait pengesahan hak cipta terhadap karya kecerdasan buatan ialah sebagai berikut:

1. Sulitnya Menentukan Kepemilikan Karya

AI dapat menghasilkan tulisan, gambar, sampai dengan musik pun bisa diciptakan dengan mudah. Namun, siapa pemilik sahnya? Apakah pengguna, pengembang, atau AI itu sendiri? Jawabannya tentu sangat rancu.

Dari sini, aturan terkait UU hak cipta AI belum memberi garis tegas. Tantangan ini menyulitkan penegakan hukum dan perlindungan karya secara adil, terutama saat satu karya melibatkan kolaborasi manusia dan mesin.

2. Kurangnya Standar Pengawasan

Regulasi belum mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi AI. Banyak sistem AI bisa menciptakan konten tanpa kontrol langsung manusia. Hal ini membuka celah bagi pelanggaran hak cipta yang luput dari pantauan.

3. Perbedaan Penafsiran atas Karya yang Diolah AI

Beberapa karya hasil AI dianggap modifikasi dari karya asli manusia lain, tapi tidak semua orang setuju hal ini pelanggaran. UU hak cipta AI yang dirancang tentu perlu mendefinisikan dengan cermat batas antara kreasi baru dan plagiarisme berbasis AI. Tanpa ini, penyelesaian sengketa bisa menjadi bias.

4. Minimnya Pemahaman Publik

Banyak pelaku industri kreatif dan pengguna AI belum memahami bahwa hasil karya AI juga masuk wilayah hukum hak cipta. Rendahnya literasi hukum digital ini menimbulkan potensi pelanggaran tidak disengaja, serta memperlambat penerapan regulasi secara efektif.

5. Ketimpangan Akses terhadap Perlindungan Hukum

Pelaku usaha kecil, startup, atau kreator independen sering kali tidak punya sumber daya untuk mendaftarkan dan menjaga hak cipta mereka. Sementara itu, perusahaan besar lebih leluasa memanfaatkan celah hukum. UU hak cipta AI harus hadir sebagai alat pelindung yang adil bagi semua pihak, bukan hanya yang punya kekuatan modal.

Apa yang Harus Dilakukan Kreator AI

Jika kamu sudah terlanjur nyaman berkarya dengan bantuan AI, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Ya, ini agar karyamu dapat diakui dan dapat disahkan secara hukum. Berikut beberapa kiat yang perlu kamu lakukan:

1. Dokumentasikan Proses Kreatif Secara Rinci

Kreator AI perlu mencatat setiap tahapan dalam pembuatan karya, termasuk tools yang digunakan, hingga modifikasi manual yang dilakukan. Dokumentasi ini penting sebagai bukti bahwa ada peran manusia yang signifikan dalam proses kreatif.

2. Sertakan Sentuhan Manusia

Agar karya lebih diakui secara hukum, kreator disarankan menambahkan nilai kreativitas manusia seperti pengeditan hingga kurasi secara total. Hal ini akan membedakan karya yang benar-benar original dari hasil mentah AI, sehingga memperkuat klaim hak cipta di mata regulator.

3. Pahami Batas Etika dan Legal AI

Menggunakan AI harus disertai pemahaman etika, seperti tidak melanggar hak cipta dari materi yang dijadikan dataset pelatihan. Kreator perlu mengetahui regulasi lokal dan internasional agar terhindar dari sengketa hukum.

4. Gunakan Platform Pendaftaran yang Kredibel

Daftarkan karya ke lembaga resmi seperti DJKI atau platform yang mendukung legalitas digital, seperti misalnya Mebiso. Hal ini tentu akan memberi perlindungan hukum dan menunjukkan keseriusan kreator dalam mengelola kekayaan intelektual di era teknologi cerdas.

5. Siapkan Strategi Monetisasi dan Perlindungan

Kreator perlu memikirkan bagaimana karya AI bisa dimonetisasi dengan aman. Misalnya daftar lewat lisensi atau media lain yang mencantumkan detail hak penggunaan. Selain itu, pikirkan pula langkah pencegahan risiko pembajakan digital agar hak atas karya tetap terlindungi dalam jangka panjang.

Amankan Karya dengan Perlindungan Hak Cipta di Mebiso

Seperti telah dijelaskan jika UU hak cipta AI, entah itu dari Indonesia maupun negara lain masih dalam pengkajian. Nah, jika kamu merupakan kreator dan sudah punya karya, satu hal yang tak boleh luput diperhatikan ialah perlindungan hukum atas karya cipta.

Nah, sebelum itu, kamu dapat melakukan cek hak cipta lewat Mebiso guna memeriksa originalitas karyamu. Mebiso juga telah dilengkapi dengan pengecekkan berbasis AI, guna menampilkan hasil pencarian secara real time.

Setelah memastikan karyamu beneran original, segera daftar HAKI hak cipta di Mebiso, dimana nantinya kamu akan diberi kemudahan. Kamu cukup unggah karya dan lengkapi datanya, sisanya Mebiso akan gas untuk mengurus sampai tuntas.

FAQ

Biaya daftar hak cipta berapa?

Mulai dari Rp200–Rp600 ribu tergantung jenisnya.

Bagaimana jika hak cipta dialihkan ke orang lain?

Bisa, lewat perjanjian tertulis atau akta resmi.

Resep masakan termasuk hak cipta atau tidak?

Tidak, kecuali disajikan dalam bentuk naratif kreatif.

Apakah lirik lagu dari AI bisa didaftarkan hak cipta? 

Belum bisa, karena AI bukan subjek hukum yang sah.

Apa syarat agar UU Hak Cipta AI sah?

Disahkan DPR dan diundangkan dalam Lembaran Negara.